Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan alasan untuk memperkuat nasionalisme, disebut pengamat pendidikan sebagai “pandangan yang naif, sempit, dan tidak masuk akal”.
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menilai pembekalan ala militer justru bakal membuat penerima beasiswa lebih submisif ketimbang berpikir kritis.
Dian, seorang penerima beasiswa LPDP, juga mempertanyakan relevansi pembekalan ala militer dengan pendidikan akademiknya. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan beradaptasi, menghadapi stres kuliah dan tugas yang menumpuk, serta mengidentifikasi masalah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, beralasan pelibatan institusi pertahanan itu tak lain untuk memberikan penguatan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, serta kebangsaan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU, I Nyoman Suadnyana, menyebut salah satu materi yang akan diberikan adalah latihan baris-berbaris. Meski, belakangan dibantah.
Apa materi pembekalan TNI untuk penerima beasiswa LPDP?
Mulai tahun ini, penerima beasiswa LPDP diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan yang diisi oleh TNI.
Pembekalan tersebut akan digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selama sepekan.
Mereka yang mendapat pembekalan itu terdiri dari penerima beasiswa program magister dan doktor, baik untuk studi di dalam maupun luar negeri. Semua rangkaian kegiatan bersifat wajib sebelum peserta memulai perkuliahan.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan keterlibatan TNI hanya untuk mendampingi kegiatan luar ruang.
Personel TNI, katanya, akan memandu kegiatan luar ruangan yang menjadi bagian dari rangkaian pembekalan penerima beasiswa.
Lukman mengklaim agenda tersebut tidak sama dengan pelatihan bela negara, meski digelar di kawasan militer dan melibatkan personel TNI.
“Pemilihan lokasi maupun metode pelaksanaan tidak mengubah tujuan maupun isi pembekalan yang diberikan,” ucapnya.
Apa komentar Menkeu Purbaya?
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga menyebut pelibatan militer ditujukan untuk memberikan penguatan tentang nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme serta pelatihan disiplin bagi para penerima beasiswa.
Pertimbangan lain, sebut Brian, agar penerima beasiswa tidak mengalami gegar budaya alias culture shock saat berkuliah di luar negeri.
“Supaya mereka tidak culture shock dan semacamnya. Termasuk disiplin. Penguatan kebangsaan juga ada,” kata Brian kepada wartawan.
Purbaya juga menekankan bahwa pembekalan oleh TNI bersifat penting supaya penerima beasiswa LPDP tetap memiliki kecintaan terhadap Indonesia.
Menurut dia, negara telah berinvestasi besar melalui beasiswa sehingga para penerima diharapkan kembali dan memberi manfaat terhadap negara.
“Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin-kemarin, pergi keluar habis itu menghina-hina negara sendiri. Itu yang utama.”
Kalaupun ada latihan fisik seperti sit-up dan push-up, ia bilang hal itu merupakan bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan.
“LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal ini dari TNI bukan untuk perang tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka…”
“Biasanya kalau sit-up, push-up, itu latihan disiplin sebetulnya, latihan kecintaan kepada negara,” klaimnya.
Terkait pendanaan, Purbaya mengklaim keterlibatan TNI dalam pembekalan tidak membutuhkan anggaran besar dan dinilai sebagai investasi.
“Kalau nambah sedikit, enggak banyak kan dibandingkan biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak di saya.”
Apa komentar penerima beasiswa LPDP?
Dian, seorang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2026, terkejut ketika membaca berita soal akan adanya pembekalan oleh militer sebelum keberangkatannya menempuh pendidikan S2.
Hingga saat ini dia mengaku belum mendapat pemberitahuan apapun mengenal hal itu. Yang ia tahu memang bakal ada Persiapan Keberangkatan (PK)—yang berlangsung daring maupun luring—menyangkut topik nasionalisme, karakter, dan akademik sebelum studi.
“Jadi, segala hal yang berhubungan sama soft skill gitu, setahuku. Kayak bikin presentasi, nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, sama hal administratif,” ujar Dian yang tak ingin identitas lengkapnya diungkap.
Begitu tahu ada pelibatan militer, Dian langsung mempertanyakan apa relevansinya dengan dunia akademik.
Dalam bayangannya, pembekalan ala militer pasti digembleng secara fisik. Entah itu bangun pagi-pagi buta, baris-berbaris, push-up, sit-up, sampai berguling di kubangan lumpur.
Meskipun Dian lumayan suka kegiatan fisik, tapi untuk kali ini, ia merasa ada yang aneh.
“Aneh sih, apalagi citra mereka (TNI) di masyarakat sudah agak kurang ya. Dan, enggak mesti semua hal dibungkus dengan hal-hal berbau seragam,” ungkap Dian.
“Semestinya dikondisikan dengan tujuan programnya apa. Kalau akademik, yang harus dibekali kemampuan problem solving, kolaborasi, bagaimana beradaptasi, manajemen stres. Itu lebih praktis dan pasti dipakai,” sambungnya.
“Tapi kalau lebih banyak pembekalan fisik, menurut saya belum kelihatan dampak langsungnya.”
Dian juga bilang seandainya pemerintah ingin menekankan soal nilai-nilai nasionalisme kepada penerima beasiswa LPDP, maka ada cara yang lebih diterima. Bukan malah mendoktrin dan menempatkan mereka dalam barak-barak militer.
Kesadaran cinta tanah air, menurutnya, juga tak bisa datang dengan paksaan dan mesti ada timbal balik dari negara serta pemerintah.
Sebagai orang Indonesia, ia berkata, jiwa nasionalismenya tak perlu dipertanyakan. Dan, hal itu bakal dibuktikan begitu dia menuntaskan pendidikan S2.
“Kenapa saya mau ambil LPDP dan kenapa mencari beasiswa dari Indonesia, karena saya tahu konsekuensinya. Saya harus balik dan berkontribusi untuk Indonesia,” ucapnya.
“Jadi, saya merasa kalau enggak tahu apa tujuannya (pembekalan militer) mending enggak usah aja.”
Apa reaksi calon penerima beasiswa LPDP?
Tina, calon penerima beasiswa LPDP, sama gelisahnya.
Di pikirannya, pembekalan ala militer pasti tak lepas dari gemblengan dan gertakan. Pengalaman yang baginya menakutkan itu pernah dialami saat masa orientasi siswa di bangku kuliah meski bukan oleh tentara.
Pada saat itu, sebutnya, ada sesi kedisiplinan yang bisa dibilang agak menakut-nakuti.
“Jadi, pas saya dengar bakal ada pembekalan oleh TNI, syok sih. Seakan-akan kenapa mesti digalakin padahal sebenarnya saya mau studi di luar negeri, bukan apa-apa,” ungkap Tina yang tak mau identitas lengkapnya dibuka.
“Kesannya malah seperti military training,” tambahnya. “Dan rasanya hal itu akan membuat image saya terhadap negara jadi lebih buruk.”
“Padahal sebagai perwakilan negara, saya mau berangkat dengan mental excited, berani, kuat.”
Bagi pekerja lepas ini yang dibutuhkan mahasiswa magister sebetulnya adalah pembekalan terkait akademik, bagaimana supaya berani berargumen, berdiskusi, dan berpikir kritis.
Selebihnya bisa menyangkut disiplin, nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta bagaimana memperkenalkan Indonesia di luar negeri.
Tapi terlepas dari ketakutan itu, Tina berkata seandainya lolos sebagai penerima beasiswa LPDP dan wajib mengikuti pembekalan oleh TNI, dia akan menjalaninya.
“Kalau misalnya ada opsi online, asaya lebih pilih online biar bisa sambil kerja.”
Mengapa pelibatan TNI dinilai tidak perlu?
Keterlibatan tentara dalam ranah sipil sesungguhnya sudah dimulai dari perekrutan Kepala Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPI) dan belakangan, Manager Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kini, merambah ke penerima beasiswa LPDP.
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, mengatakan kalau memang hanya ingin memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, kedisiplinan, mengapa harus berlangsung di kawasan militer.
Sebab, penggunaan tempat itu, seperti mengindikasikan adanya wajib militer.
“Apakah ini seolah-olah mau wajib militer atau militer cadangan?” imbuh Totok kepada BBC News Indonesia, Selasa (05/05).
Totok juga meragukan personel TNI mampu memberikan pembekalan kepada penerima beasiswa LPDP tanpa ada unsur-unsur “komando”.
Ini karena lingkungan militer sangat kental dengan hierarkis, nyaris tak ada diskusi, sehingga dikhawatirkan akan membuat peserta semakin submisif.
Itu artinya, menurut Totok, kedisiplinan yang ada di kepala personel TNI dengan penerima beasiswa LPDP akan sangat berbeda.
“Disiplin versi TNI adalah patuh, yes man. Sementara disiplin yang kita maksud tetap ada unsur-unsur check and balances, kritik, dialog, interaksi.”
“Bukan bos selalu benar dan komandan selalu benar,” cetusnya.
Sementara, kalau bicara soal nilai-nilai nasionalisme, Totok menilai, tak bisa dipandang secara sempit seperti yang dikatakan Mendikti Saintek maupun Menkeu.
Yakni, bahwa seseorang dianggap tak nasionalisme karena tidak kembali ke Indonesia setelah menuntaskan pendidikan dan memilih bekerja di luar negeri ketimbang menerapkan ilmunya di Indonesia.
Menurut dia, ada banyak faktor mengapa diaspora Indonesia bertindak demikian.
“Itu pandangan yang terlalu naif dan hanya melihat di permukaan.”
“Katakanlah dia selesai S2 atau S3, kemudian karena cinta negara dia kembali dengan ilmu soal nuklir dan biologi, tapi di Indonesia tidak ada (pekerjaan) di bidang itu…”
“Sementara kalau di luar negeri, dia bisa masuk ke pusat studi yang terdepan dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Apakah itu tidak nasionalis?” tanyanya.
Totok juga menilai adanya persoalan sejumlah penerima beasiswa LPDP tak pulang ke Indonesia, seperti yang disentil Menkeu Purbaya, tak bisa dipukul dipukul rata kepada semua awardee.
Dan, tidak bisa menggunakan satu solusi: masuk ke barak militer.
“Berapa persen sih yang tak pulang ke Indonesia? Kalau diklaim banyak, berapa persen? Kalau masalahnya hanya 1%-2% peserta saja, kenapa memecahkan masalah kepada 90% peserta lebih.”
“Jadi ini berbahaya dan kebetulan mungkin ada motif lain dari jump to conclusion-nya itu, ya sudahlah sekalian saja memanfaatkan pelatihan militer untuk mereka, masuk ke barak militer.”
Karenanya, Totok berpandangan pembekalan oleh TNI tidak perlu karena yang paling dibutuhkan para penerima beasiswa adalah bagaimana mental mereka kuat di luar negeri, disiplin dalam belajar, menguasai cara debat, diskusi, dialog.
‘Pelibatan TNI tidak sesuai tupoksinya’
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, termasuk yang tak setuju pelibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP.
DIa menyebut keputusan tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita harus memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Selasa (05/05).
TB Hasanuddin menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI mengatur secara jelas tugas TNI, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup 16 jenis tugas.
Namun, tidak terdapat mandat yang secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pemateri dalam pembekalan penerima beasiswa.
“Dalam daftar tugas OMSP tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini penting untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi perluasan peran di luar koridor hukum,” paparnya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengingatkan agar instansi pemerintah tidak melibatkan TNI di luar tugas utamanya. Menurutnya, hal tersebut berpotensi memengaruhi fokus, profesionalisme, dan kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.
“Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan akan berdampak pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP seharusnya disesuaikan dengan tujuan utama program, yaitu mencetak sumber daya manusia unggul di bidang akademik dan keilmuan.
“Pembekalan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kapasitas akademik, riset, serta pengembangan kompetensi ilmiah. Banyak alternatif narasumber yang relevan, seperti para alumni LPDP yang telah berhasil dan memiliki pengalaman langsung,” jelasnya.
Menurut TB Hasanuddin, nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap tanah air tidak harus selalu diberikan oleh TNI, melainkan dapat ditanamkan melalui berbagai pendekatan yang lebih kontekstual dengan dunia pendidikan.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kirim pelajar ‘bandel’ ke barak militer – Apa akibatnya?
- Kontroversi pelibatan TNI-Polri dalam MPLS di Jabar – ‘Tujuannya biar anak nyaman di sekolah, kok malah undang polisi dan tentara?’
- Ditipu, diculik, dan dilecehkan – Cerita dari sekolah ‘barak militer’ untuk remaja yang dianggap nakal di China
- Polemik beasiswa LPDP ‘cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan’ – Pembangkangan, penghinaan atau kegagalan sistemik?
- Seberapa jauh bias agama, moral, dan seksisme dalam seleksi beasiswa LPDP?
- ‘Gugatan’ warganet terhadap penerima beasiswa LPDP
- Program beasiswa LPDP dikritik soal tanya-jawab tentang agama, suku, dan gender
- ‘Disuruh menyanyi lagu wajib’: Kemenkeu benahi prosedur penerimaan beasiswa LPDP
- ‘Saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia’ – Cerita tiga anak muda Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel, AS dan Thailand
