Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2027 dinilai sebagai sinyal krusial bagi pelaku pasar. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan bahwa langkah ini memberikan kepastian di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian.
Menurut Kamrussamad, keputusan Presiden Prabowo untuk secara langsung menyampaikan KEM-PPKF ini bertujuan menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah berada pada jalur yang tepat atau on the right track. Di tengah suasana global yang tidak menentu, kehadiran Kepala Negara diharapkan mampu menanamkan kepercayaan di kalangan investor. Salah satu indikator positif yang ia soroti adalah pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur dan sektor riil yang mencapai 7,28 persen secara year-on-year pada kuartal pertama. Pernyataan ini disampaikan Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5).
Kamrussamad tidak menampik adanya tekanan pada investasi di pasar keuangan, khususnya di pasar modal, obligasi, dan reksadana, yang mencatatkan arus modal keluar (outflow) cukup signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Namun, kondisi ini justru menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan di industri keuangan untuk bersinergi. Tujuannya adalah membangun kembali keyakinan pasar terhadap konsistensi arah kebijakan pemerintah, termasuk otoritas fiskal, yang diyakini berada di jalan yang tepat. Lebih lanjut, Kamrussamad menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi Pasal 33 yang berkomitmen untuk direalisasikan oleh Presiden Prabowo.
Selain itu, keputusan Presiden Prabowo untuk menyampaikan langsung KEM-PPKF merupakan respons strategis terhadap berbagai pertanyaan dari pelaku pasar dan lembaga pemeringkat internasional mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Langkah ini tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga secara aktif menyuntikkan dukungan dan dorongan keyakinan bagi dunia usaha. Kamrussamad menambahkan, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun depan sangat bergantung pada keselarasan bauran kebijakan antara otoritas fiskal, otoritas moneter, industri keuangan, dan dunia usaha dalam satu visi yang sama.
Kamrussamad juga menyoroti bahwa penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden Prabowo menandai sebuah tradisi baru dalam pembahasan awal APBN. Lazimnya, proses ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Pentingnya KEM-PPKF sangat besar karena dokumen ini memuat berbagai target fundamental untuk tahun 2027, meliputi target pertumbuhan ekonomi 2027, proyeksi nilai tukar nelayan dan petani, target capaian lifting minyak, serta target nilai tukar rupiah pada APBN 2027.
Dokumen KEM-PPKF ini, lanjutnya, akan menjadi dasar pembahasan awal yang krusial antara pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2027. Anggota parlemen sangat mengapresiasi langsungnya penyampaian oleh Presiden Prabowo, yang dinilai merefleksikan optimisme pemerintah serta semangat kuat untuk merealisasikan target-target di tahun tersebut. Lebih jauh, Kamrussamad menjelaskan bahwa kehadiran langsung Presiden ini selaras dengan tata tertib DPR, yang sebenarnya menempatkan Presiden Republik Indonesia sebagai pihak yang menyampaikan KEM-PPKF, meskipun selama ini sering diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Para anggota DPR menyambut baik langkah ini, sebab ini menegaskan kembali peran konstitusional Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam proses awal penyusunan nota keuangan APBN yang akan dibacakan pada 16 Agustus mendatang.
