Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kecolongan dalam pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN), meski pengajuan anggaran tersebut sebelumnya telah ditolak.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantornya, Selasa (5/5).
“Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin,” sambungnya.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) diminta memperketat pengawasan. Purbaya ingin memastikan tidak ada lagi pengeluaran yang dinilai tidak rasional dalam pelaksanaan program di lapangan.
Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat terjadi kecolongan dalam pengadaan motor listrik oleh BGN, meski dirinya telah menolak pengajuan tersebut. Menurutnya, celah dalam sistem di DJA membuat belanja yang seharusnya tidak perlu justru sempat lolos.
Ia menambahkan, pembenahan sistem akan menjadi kunci agar proses verifikasi belanja bisa lebih akurat dan transparan ke depan.
“Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa nggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin softwarenya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan dan menjadi fokus pemerintah. Ia menekankan efisiensi belanja menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Program MBG jalan terus dan kita akan pastikan nanti belanjanya lebih efisien,” ujarnya.
Realisasi anggaran program MBG hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp 55,34 triliun atau sekitar 16,5 persen dari total pagu Rp 335 triliun. Program ini telah menjangkau 61,8 juta penerima, dengan pembangunan 26.362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
