Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada sekolah swasta yang menjadi bagian dari program sekolah gratis. Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap institusi yang kedapatan masih memungut biaya dari para siswa, padahal telah menerima fasilitas gratis dari pemerintah.
“Jika sudah digratiskan namun masih ada praktik penarikan biaya atau fasilitas lain kepada siswa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan ragu untuk mengambil keputusan tegas terhadap hal itu,” ujar Pramono. Pernyataan ini disampaikannya usai meresmikan Gedung Dispora DKI di Jatinegara, Jakarta Timur, pada hari Jumat (8/5), menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap program tersebut.
Pramono juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program sekolah gratis DKI Jakarta ini tidak dapat dijalankan sendiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia berencana untuk segera mengadakan pertemuan resmi dengan komisi DPRD yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelanjutan serta mekanisme pengawasan program krusial tersebut.
“Komisi yang memiliki kewenangan di DPRD akan segera saya terima secara resmi. Memberikan fasilitas sekolah gratis merupakan upaya besar yang tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga harus ada kerja sama erat dengan DPRD,” tambahnya, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan keberhasilan program.
Sebagai informasi, pada tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak 103 sekolah swasta untuk bergabung dalam program sekolah gratis ini. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Lebih lanjut, Pramono mengemukakan bahwa pembahasan bersama dengan DPRD tidak hanya mencakup pengawasan, tetapi juga akan berkaitan dengan rencana penambahan kuota penerima program sekolah gratis pada tahun ajaran berikutnya. Ini menunjukkan adanya visi jangka panjang untuk memperluas jangkauan manfaat program.
“Untuk tahun depan, berapa jumlah kuota yang akan ditambahkan tentunya juga akan menjadi keputusan bersama yang diambil melalui diskusi dan kesepakatan,” pungkasnya, menegaskan bahwa setiap langkah strategis dalam program ini akan selalu melibatkan partisipasi aktif dari DPRD.
