
Pemerintah menyiapkan kebijakan baru untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Insentif berupa subsidi untuk motor dan mobil listrik dijadwalkan mulai berlaku pada Juni 2026.
Langkah ini disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta. Ia menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Motor listrik 100 ribu pertama akan kita kasih Rp 5 juta, kalau habis kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ke-3 dan triwulan ke-4,” ujar Purbaya saat konfrensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, program subsidi ini ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni. Pemerintah saat ini masih melakukan finalisasi agar implementasinya bisa berjalan sesuai rencana.
“Juni awal harusnya mulai jalan, itu salah satu kebijakan yang mungkin sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi Pak Menteri Perekonomian dan lain-lain,” katanya.
Tak hanya motor listrik, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif serupa untuk mobil listrik. Kebijakan ini akan menyasar jumlah unit tertentu pada tahap awal sebelum kemungkinan diperluas.
“Subsidi mobil listrik 100 ribu pertama kalau habis kita kasih lagi, nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa,” ucapnya.

Kebijakan subsidi ini diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat elektrifikasi kendaraan di dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat insentif ini sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik. Dengan meningkatnya permintaan, diharapkan produksi dalam negeri juga ikut terdorong.
Melalui kombinasi kebijakan fiskal dan dukungan industri, pemerintah menargetkan adopsi kendaraan listrik bisa tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, langkah ini juga diarahkan untuk mendukung transisi energi bersih serta menekan emisi di sektor transportasi.