Ringkasan Berita:
- Iran menerapkan aturan baru yang memperketat lalu lintas kapal di Selat Hormuz dengan sistem izin dan koordinasi militer.
- Langkah ini memicu ketegangan dengan Amerika Serikat yang diminta menjauh dari kawasan strategis tersebut.
- Situasi ini berdampak pada kekhawatiran stabilitas jalur energi dunia dan fluktuasi harga minyak global.
Kita Tekno Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran resmi mengeluarkan aturan baru terkait lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
Langkah ini disebut sebagai bentuk penguatan kontrol Teheran atas salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.
Selat Hormuz sendiri dikenal sebagai jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi global.
Dalam aturan terbarunya, Iran mewajibkan setiap kapal yang melintas untuk mengikuti prosedur izin dan koordinasi militer yang lebih ketat.
Kapal-kapal juga dilaporkan harus menerima pemberitahuan resmi sebelum diizinkan melanjutkan pelayaran.
Di sisi lain, Amerika Serikat diminta untuk menjaga jarak dari wilayah tersebut guna menghindari potensi eskalasi militer.
Langkah ini muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan AS yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Kebijakan tersebut juga dinilai dapat berdampak pada stabilitas perdagangan minyak dan gas dunia.
Situasi ini membuat Selat Hormuz kembali menjadi sorotan internasional sebagai titik rawan konflik geopolitik.
Seperti diketahui, Media Iran, Press TV melaporkan bahwa Teheran telah membuat mekanisme baru untuk mengatur kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz mulai Selasa (6/5/2026).
Dilansir dari Reuters, aturan tersebut mengatur bahwa kapal-kapal komersial perlu berkoordinasi dengan militer Iran ketika ingin berlayar.
Iran juga memberikan peta selat yang baru dengan perluasan wilayah berada di bawah kendali Iran.
Di saat yang sama, Iran juga memperingatkan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) untuk tidak memasuki Selat Hormuz.
Lantas, seperti apa mekanisme aturan baru bagi kapal yang akan melewati Selat Hormuz?
Aturan baru kapal lewat Selat Hormuz
Berdasarkan aturan terbaru, kapal-kapal yang hendak melewati jalur perairan di Selat Hormuz akan menerima email dari alamat yang terhubung dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA).
PGSA inilah yang akan memberitahu tentang peraturan transit yang harus dipenuhi oleh kapal-kapal yang hendak berlayar.
Dikutip dari Memo, kapal-kapal tersebut juga diharuskan untuk mematuhi kerangka kerja sebelum menerima izin transit.
Langkah ini diambil seiring dengan pengetatan kendali Iran atas lalu lintas maritim di Selat Hormuz yang menjadi jalur energi global utama yang dilalui oleh sebagian besar pengiriman minyak dunia.
Hingga saat ini, Iran masih memberlakukan kontrol yang lebih ketat terhadap navigasi di Selat Hormuz sejak pecahnya perang AS-Israel pada 28 Februari 2026.
Pernyataan terbaru dari para pejabat Iran menunjukkan bahwa kapal harus mengikuti rute yang telah ditentukan dan memperoleh izin untuk melintasi jalur air tersebut.
Aturan baru ini dikeluarkan bersamaan dengan keputusan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan angkatan laut di wilayah tersebut guna mendukung pelayaran komersial.
Trump hentikan pengawalan di Selat Hormuz
Baru-baru ini, Trump meluncurkan operasi militer Project Freedom yang bertujuan untuk membebaskan kapal-kapal komersial yang masih terjebak di Selat Hormuz pasca serangan ke Iran.
Namun, pada Selasa (5/5/2026), Trump memutuskan untuk menghentikan sementara operasi tersebut. Alasannya adalah untuk menuju kesepakatan komprehensif dengan Iran.
“Kami telah sepakat bersama bahwa, meskipun blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom akan dihentikan sementara untuk jangka waktu singkat untuk melihat apakah perjanjian tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani,” tulis Trump di media sosialnya.
Belum ada reaksi langsung dari Teheran
Tak lama setelah unggahan Trump itu, harga minyak mentah berjangka AS langsung turun 2,3 dollar AS dan tembus di angka 100 dollar AS per barel.
Angka tersebut menunjukkan ambang batas yang sangat diperhatikan sejak konflik ketiga negara pecah dan memanas hingga kini.
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai kemajuan apa yang telah dicapai, atau berapa lama jeda tersebut akan berlangsung.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio hanya mengatakan bahwa Iran tidak diizinkan untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran melalui selat tersebut.
Akan tetapi, Iran justru menutup selat tersebut dan mengancam akan mengerahkan ranjau, drone, rudal, dan kapal serang cepat.
AS membalasnya dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran dan meningkatkan patroli pengawalan untuk kapal-kapal komersial.
Menurut Rubio, AS telah mencapai tujuannya dalam kampanye militernya melalui serangan yang diluncurkan pada 28 Februari bersama Israel.
“Operasi Epic Fury telah berakhir. Kami tidak mengharapkan situasi serupa terjadi lagi,” kata Rubio, dikutip dari Reuters.
Adapun salah satu tujuan utama Trump menyerang Iran adalah untuk memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir. Kendati demikian, tuduhan itu dibantah oleh Iran.
(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)
