Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan akbar bertajuk Town Hall Meeting di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/4/2026). Ratusan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) perwakilan setiap kelurahan dikumpulkan dalam forum ini menyusul mencuatnya skandal manipulasi laporan warga. Insiden yang paling disoroti adalah respons palsu terhadap aduan masyarakat mengenai parkir liar di Kalisari, Jakarta Timur, yang menggunakan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).
Pramono Anung tidak menutupi kekecewaannya, bahkan menyebut kasus ini telah mencoreng wajah Ibu Kota. “Setelah kami dalami berbagai persoalan, termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali,” tegasnya, menunjukkan komitmen teguh untuk pembenahan total.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono Anung menyatakan niatnya untuk melakukan perbaikan fundamental pada sistem dan tata kelola pemerintahan DKI Jakarta. Ia menekankan pentingnya sistem yang lebih baik, transparan, dan terbuka. Bagi Pramono, masukan, pendapat, saran, bahkan kritik dari warga bukanlah ancaman, melainkan modal berharga bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan,” pintanya, menekankan urgensi tindakan nyata daripada sekadar formalitas.
Sebagai langkah konkret menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, Pramono mengungkapkan bahwa tiga petugas PPSU telah menerima surat peringatan pertama (SP1) dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja mereka. Lebih jauh, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, tidak luput dari tindakan. Mereka telah dibebastugaskan untuk menjalani proses pembinaan. “Di Kalisari itu Bu Lurah yang menyandangnya, kami bebaskan dari jabatan Lurahnya untuk dilakukan pembinaan,” jelas Pramono. Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin merusak karier seseorang secara permanen. “Setelah nanti dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik,” tambahnya, menunjukkan pendekatan yang seimbang antara sanksi dan pengembangan diri.
Ke depan, Pramono berharap seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin solid dalam membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga. “Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya,” pungkasnya, menyerukan semangat kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
