Seorang senator Filipina yang memimpin “perang melawan narkoba” pada era pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte berlindung di dalam gedung Senat negara itu, beberapa jam sebelum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapannya.
Ronald ‘Bato’ dela Rosa terlihat berlari masuk ke gedung Senat pada Senin (11/05), saat para aparat mengejarnya. Sosok yang pernah diberi penghargaan oleh Polri pada 2018 ini lolos dari pengejaran dan ditempatkan di bawah perlindungan Senat.
Kepolisian Filipina mengatakan mereka tidak akan menangkapnya selama dia berada dalam pengawasan Senat.
Dela Rosa merupakan mantan Kepala Polisi Filipina (PNP) pada era Duterte. Dia dituduh sebagai “pelaku tidak langsung” dalam pembunuhan terhadap sedikitnya 32 orang antara 2016 dan 2018 dalam operasi antinarkoba Duterte.
Pada masa itu, ribuan terduga pengedar narkoba ditembak mati. Rangkaian peristiwa itu menyeret mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ke dalam tahanan ICC di Den Haag, Belanda, sejak Maret 2025.
Baca juga:
- Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, akan diadili setelah ICC mengonfirmasi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan
- Wawancara eksklusif pemimpin regu pembunuh Filipina: ‘Saya membunuh 200 orang dan perintahkan pembunuhan saudara sendiri’
- Amnesty: Polisi Filipina ‘rencanakan’ pembunuhan dalam perang narkoba
Rekaman kamera keamanan yang diputar di hadapan para anggota parlemen Filipina, pada Senin (11/05), memperlihatkan sejumlah anggota Biro Investigasi Nasional mengejar Dela Rosa hingga ke gedung Senat.
Dela Rosa tampak menaiki beberapa lantai tangga dan melalui sebuah koridor sesaat setelah tiba di gedung Senat.
Beberapa jam kemudian, kepala Biro Investigasi Nasional mengatakan kepada wartawan bahwa mereka tidak akan menangkap Dela Rosa selama ia berada dalam pengawasan Senat.
Dela Rosa mengatakan ia akan tetap berada di dalam kompleks Senat dan “melakukan segalanya” untuk menghindari dibawa ke Den Haag.
Pengacaranya mengatakan mereka telah meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan penangkapannya karena tidak ada surat perintah yang sah dari lembaga yudisial Filipina.
Pada Selasa (12/05) pagi, dela Rosa mendesak para pendukungnya, yang berkumpul di luar gedung Senat, untuk “tetap berjaga di depan Senat hingga Mahkamah Agung memutuskan”.
Dia juga menyerukan kepada Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, yang sedang berseteru dengan dinasti politik Duterte, untuk mengajukan gugatan terhadapnya jika sang presiden meyakini dirinya bersalah.
“Jika saya memiliki kewajiban, saya akan menjawabnya di pengadilan lokal, bukan pengadilan asing,” katanya kepada wartawan.
Siapa Bato dela Rosa yang pernah dapat penghargaan Polri?
Semasa menjabat kepala Polisi Filipina, Ronald ‘Bato’ dela Rosa mendapat sorotan, terutama karena sepak terjangnya dalam menangani kasus-kasus narkotika pada era pemerintahan Rodrigo Duterte.
Pada masa itu, polisi mendapat mandat untuk menembak mati pelaku narkotika dari Rodrigo Duterte. Semua itu dilakukan dalam kerangka kampanye ‘perang terhadap narkotika’.
Perang melawan narkotika, berdasarkan catatan pegiat HAM Filipina, sudah membunuh setidaknya 12.000 orang. Laporan Human Rights Watch 2018 menyebut 4.000 di antaranya ‘dibunuh polisi Filipina’ sementara sisanya oleh ‘orang tak dikenal’.
Selain menembak mati para pecandu dan bandar narkotika, aparat Filipina juga dituding melakukan penghilangan paksa dan penyiksaan dalam kampanye perang melawan narkotika tersebut.
Dari berbagai tindakan terhadap para pelaku narkotika itu, polisi pernah salah bertindak yang kemudian diikuti permintaan maaf dari kepala polisi Jenderal Ronald ‘Bato’.
Salah satunya adalah terhadap Wali Kota Albuera, Rolando Espinosa, yang tewas dalam penjara provinsi Baybay di Leyte pada November 2016. Jenderal Ronald ‘Bato’ sudah pernah meminta maaf atas tindakan polisi itu.
Atas tindakan ‘pembunuhan sewenang-wenang’ atau extrajudicial killing itu, pengacara hak asasi manusia melaporkan Presiden Rodrigo Duterte bersama Jenderal Ronald ‘Bato’ ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court.
Pada Februari 2018, Kepolisian Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala kepolisian negara tetangga, termasuk Bato dela Rosa.
Tito Karnavian, yang saat itu menjabat sebagai kapolri, mengatakan mereka mendapat penghargaan Bintang Bhayangkara Utama.
“Tujuan memberi penghargaan adalah dalam rangka hubungan lebih baik. Karena mereka semua adalah tetangga kita. Kita sharing border dengan mereka,” kata Tito di kantor Komnas HAM, Jakarta, 15 Februari 2018.
Ronald ‘Bato’ sendiri menyatakan apresiasinya terhadap penghargaan tertinggi dari kepolisian Indonesia itu. Dalam sebuah video yang beredar, Ronald ‘Bato’ mengatakan terima kasihnya.
“Penghargaan ini menginspirasi saya untuk menggunakan usaha lebih dalam perang kami melawan narkotika dan obat-obatan terlarang,” kata Ronald ‘Bato’.
Perseteruan dinasti Duterte dan Marcos
Peristiwa ini terjadi ketika 24 anggota Senat, yang didominasi oleh sekutu Duterte, memilih ketua Senat yang baru pada Senin (11/05).
Ketua Senat yang baru, Alan Peter Cayetano, mengatakan kepada wartawan bahwa lembaga tersebut hanya akan bertindak apabila ada surat perintah penangkapan dari pengadilan Filipina.
Secara terpisah, para sekutu Marcos yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, pada hari yang sama memilih untuk memakzulkan putri Duterte, Sara, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden, untuk kedua kalinya.
Perseteruan antara dinasti Duterte dan Marcos memburuk setelah runtuhnya aliansi kedua keluarga setelah pemilu 2022.
Sara Duterte merupakan kandidat terdepan untuk menggantikan Presiden Marcos dalam pemilu berikutnya dua tahun mendatang. Sara menuduh Marcos menggunakan surat perintah penangkapan ICC dan pemakzulannya sebagai senjata politik untuk melemahkan kampanyenya.
Di sisi lain, ayah Sara, Rodrigo Duterte, mengakui proses ICC. Alasannya, selama masa kepresidenannya pada 2019, Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma, yang menjadi landasan keanggotaan ICC.
Namun bulan lalu, para hakim di Sidang Pra-Peradilan ICC menolak argumen tersebut dengan alasan bahwa dugaan kejahatan itu terjadi antara 2011 dan 2019—ketika Filipina masih menjadi anggota ICC—sehingga Duterte bisa diadili.
Reportase tambahan oleh Virma Simonette
- Perseteruan dinasti politik Filipina di balik penahanan mantan Presiden Rodrigo Duterte
- Disidik Mahkamah Pidana Internasional, kepala polisi Filipina dapat penghargaan dari Indonesia
- Perang narkoba di Filipina: Perempuan yang membunuh para pengedar
- Cerita penggali tulang belulang yang mencari keadilan bagi korban tewas dalam ‘perang lawan narkoba’ Duterte di Filipina
- Pembunuhan dalam ‘perang Duterte melawan narkoba’: Polisi dihukum 40 tahun penjara
- Seks, narkoba, tambang, dan maut: Cara Duterte mengguncang Filipina
